[portalpiyungan.com] Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kecewa dengan penanganan kemacetan parah yang terjadi saat arus mudik di Brebes. Apalagi, akibat kemacetan tersebut menyebabkan 12 orang meninggal dunia.
Menurutnya, setiap kehilangan satu nyawa harusnya pemerintah menganggap sebagai persoalan serius, tidak boleh dianggap persoalan biasa. Fahri mengatakan, konsepsi negara beradab, satu atau sepuluh nyawa nilainya sama, apalagi ada puluhan nyawa hilang.
Ia menyatakan, fenomena kemacetan setiap tahun adalah sesuatu yang berulang, yang sebetulnya pasti bisa diatasi dan diantisipasi. Kalau pemerintah melakukan hal yang sama setiap tahun tapi mengharapkan hasil beda, ia menggap itu kegilaan pemerintah yang terlihat tidak tahu jalan keluar.
''Dunia sudah maju dalam teknologi, ada waze (aplikasi pemetaan lalulintas, red) setiap saat bisa melihat kemacetan, pemerintah bisa melacak dengan teknologi dan menghitung semuanya yang ada,'' kata Fahri, Kamis, 7 Juli 2016.
Sehingga, lanjut Fahri, pemudik tidak berkumpul di satu titik pada saat yang sama. Semestinya kemacetan bisa diantisipasi dari awal. Pemerintah bisa menghitung jumlah kendaraan dan jumlah ruang jalan dengan variabel-variabel lainnya, sehingga ada solusi.
Fahri menyatakan, sekarang orang-orang stres dan banyak korban. Kalau sudah ada kedaruratan seperti ini, harusnya ada jalan darurat. Seharusnya tersedia jalur darurat untuk evaluasi, toilet, makanan, air bersih dan kebutuhan lainnya.
''Ini enggak ada tanggap darurat, orang dibiarin numplek dengan berbagai masalahnya. Jadi kesimpulannya, pemerintahan Jokowi-JK harusnya tahun ini menterinya sudah mundur semua, kala tahun depan masih berulang yah saya tidak tahu harus bilang apalagi bisa melacak,'' ucap Fahri.
Fahri mengaku harus bicara keras karena ini masalah nyawa warga negara. Itu belum dihitung kerugian seperti BBM dan segala kemubaziran lainnya.
Sementara itu, Komisi V DPR RI akan membentuk Panitia Kerja terkait 18 pemudik meninggal dunia akibat kemacetan panjang di pintu tol Brebes Timur atau Brebes Exit (Brexit)
Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi V Mohamad Nizar Zahro saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 7 Juli 2016..
Ia menilai, jatuhnya korban meninggal saat arus mudik lebaran bukti buruknya koordinasi pemerintah dalam mengelola manajemen mudik tahun ini.
"Karena itu perlu kiranya agar Komisi V membentuk Pantia Kerja (Panja) Tragedi Brexit itu," kata Nizar.
Dengan dibentuknya Panja di Komisi V, DPR dapat mempertanyakan perihal penyebab macet dan jatuhnya korban meninggal di dekat pintu keluar Tol Brebes Timur. Khususnya kepada Kementerian Perhubungan selaku koordinator angkutan lebaran.
"Kan nanti bisa ditanya kalau di Panja," ujar Nizar.
Nizar menambahkan, sampai saat ini dirinya mencatat beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah terkait Tragedi Arus Mudik 2016. Seperti pengalihan arus mudik pada jalur tol yang baru. Pengalihan arus harus cermat, terutama pembatasan volume kendaraan.
"Karena pemecahan kemacetan jangan ditumpahkan ke kota Brebes saja. Apalagi infrastruktur jalan tidak mendukung, sehingga harus segera dilewatkan jalur ke Kabupaten/Kota yang lain untuk bisa memecah jumlah volume kendaraan,"ujar Nizar.
Senada dengan Fahri, politisi Partai Gerindra ini juga meminta, pemerintah harus membangun fasilitas keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK) utamanya di jalan tol. Sebab saat arus mudik, jutaan pemudik lewat jalur tol dengan waktu dan hari yang sama. Selain itu, pembagunan jalur lingkar utara jurusan Brebes-Tegal untuk memecahkan kepadatan harus segera dilanjutkan agar bisa mengurai kemacetan yang terjadi di exit Brebes.
"Ini yang akan kita dorong," ujar dia.
Lebih jauh Nizar beranggapan, Kemacetan di Brebes juga tidak bisa dilepaskan dari penambahan jadwal Kereta Api Lebaran. Terbukti berakibat pada jam buka tutup lintasan kereta yang makin sering jumlah kereta yang lewat. Dampaknya penumpukan arus kendaraan jalan darat makin padat.
"Presiden harus lebih intensifkan koordinasi antara Kementerian/Lembaga khusus terkait jadwal Liburan sekolah, sehingga bisa kurangi beban volume jalan darat, laut, udara," ungkapnya.
0 Response to "DPR: Seharusnya Menteri Jokowi Mundur Semua"
Posting Komentar